LikeKaltara.com, BULUNGAN – Proyek pembangunan jembatan Bailey di wilayah Apau Kayan, Kabupaten Malinau, kembali menuai sorotan. Infrastruktur yang diharapkan menjadi penghubung vital bagi masyarakat perbatasan itu hingga kini tak kunjung rampung, meski telah dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak tahun 2018.
Di tengah harapan masyarakat akan akses yang lebih baik, proyek bernilai puluhan miliar rupiah tersebut justru terbengkalai tanpa kejelasan. Dari pantauan di lapangan, rangka baja jembatan terlihat mulai berkarat, pondasi belum rampung, serta material konstruksi berserakan. Bahkan, sebagian area proyek kini tertutup semak belukar.
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum terkait kelanjutan pembangunan jembatan tersebut.
Ketua Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Bulungan, Dennis Yosafat, menilai kondisi ini bukan sekadar proyek mangkrak, melainkan indikasi pemborosan anggaran negara.
“Ini bukan hanya soal keterlambatan pembangunan, tetapi sudah menjadi potret nyata pemborosan uang negara,” tegasnya, Sabtu (2/5/2026).
Akibat mangkraknya proyek tersebut, sejumlah wilayah seperti Sungai Boh, Kayan Selatan, Kayan Hulu hingga Data Dian masih menghadapi keterbatasan akses dan keterisolasian.
Dennis juga mendesak aparat penegak hukum untuk turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh. Ia meminta keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, hingga Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara untuk mengusut potensi penyimpangan serta pihak-pihak yang harus bertanggung jawab.
“Publik berhak mengetahui ke mana anggaran itu dialokasikan dan mengapa proyek strategis di wilayah perbatasan bisa terbengkalai bertahun-tahun,” tambahnya.
Sebelumnya, sorotan serupa juga disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala. Ia menilai proyek tersebut sebagai bentuk pemborosan, mengingat struktur jembatan yang telah dibangun justru rusak dan tidak dapat dimanfaatkan.
Kondisi ini pun memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai komitmen pemerintah dalam menghadirkan pembangunan yang merata, khususnya di kawasan perbatasan. Jika tidak segera ditangani, bukan hanya pembangunan yang terhenti, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berpotensi semakin tergerus.bri_188
