LikeKaltara.com, BULUNGAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna mempercepat pembangunan kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia. Komitmen tersebut ditegaskan dalam audiensi antara Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, dengan Tim Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Panglima TNI di ruang kerja Wakil Gubernur, Selasa (2/6/2026).
Delegasi Markas Besar (Mabes) TNI dipimpin Marsma TNI Soegeng Ryady, didampingi Brigjen TNI (Mar) Niko Budi L. Harumbintoro, Kolonel Arh Hany Mahmudhi, dan Kolonel Pom I Putu Nova S. Thama.
Pertemuan tersebut bertujuan menyelaraskan data dan informasi lapangan sebagai dasar penyusunan kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas sekaligus memperkuat sistem pertahanan di wilayah perbatasan.
Dalam kesempatan itu, Wagub Ingkong Ala menjelaskan bahwa pembangunan kawasan perbatasan membutuhkan pendekatan yang seimbang antara peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan kedaulatan negara. Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan posisi strategis Kaltara yang memiliki garis batas darat sepanjang 1.038 kilometer dengan Malaysia.
Ia mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan kawasan perbatasan yang terus meningkat. Meski demikian, konektivitas antarwilayah di Kaltara masih memerlukan dukungan dan percepatan penyelesaian agar akses masyarakat semakin terbuka.
“Investasi negara di sektor perbatasan telah berjalan dengan baik. Saat ini kami bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus melakukan komunikasi untuk menyinkronkan status jalur logistik darat eks-HPH guna membuka akses mobilitas masyarakat,” ujarnya.
Berdasarkan data kondisi jalan perbatasan tahun 2026, total panjang jalur paralel dan akses perbatasan telah mencapai 970,70 kilometer. Pemprov Kaltara terus mendorong peningkatan kualitas serta status jalan guna mengurangi keterisolasian wilayah, khususnya di Kabupaten Malinau dan Nunukan.
Sejumlah proyek strategis yang menjadi perhatian antara lain penyelesaian Jembatan Utama Apau Kayan–Data Dian, Jembatan Semamu, serta Jembatan Binuang pada jalur Malinau–Krayan. Selain itu, diperlukan penyelarasan tata ruang bersama kementerian terkait agar pembangunan akses logistik tetap sejalan dengan ketentuan lingkungan hidup.
Pada pertemuan tersebut, Ingkong Ala juga memperkenalkan konsep pembangunan berbasis “Teori Kemakmuran” atau Prosperity Approach yang melengkapi pendekatan keamanan yang selama ini diterapkan di kawasan perbatasan.
“Pertumbuhan ekonomi dan penguatan pertahanan harus berjalan secara bersamaan. Ketika masyarakat perbatasan sejahtera dan mandiri, maka ketahanan nasional juga akan semakin kuat,” tegasnya.
Sebagai solusi jangka panjang untuk mempercepat pemerataan pembangunan, Pemprov Kaltara terus mengusulkan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), meliputi Kabupaten Apo Kayan, Kabupaten Krayan, Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya), dan Kabupaten Sebatik.
Sementara itu, Tim Staf Ahli Panglima TNI mengapresiasi berbagai langkah strategis yang telah disiapkan Pemprov Kaltara. Hasil audiensi ini akan menjadi bahan perumusan kebijakan di tingkat pusat guna mendukung pembangunan kawasan perbatasan, penguatan ketahanan pangan, serta pengamanan proyek-proyek strategis nasional di Kaltara, termasuk pembangunan PLTA Mentarang dan PLTA Sungai Kayan.Dkisp_274_Adv
