LikeKaltara.com, BULUNGAN – Di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus berupaya memastikan setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Evaluator Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) se-Kaltara Tahun 2026 di Ballroom Hotel Luminor, Kamis (11/6/2026).
Dalam sambutannya, Denny menegaskan bahwa evaluasi AKIP memiliki peran strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, evaluasi AKIP tidak boleh dipandang hanya sebagai kegiatan administratif tahunan, melainkan menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap program dan kegiatan pemerintah berjalan efektif serta memberikan dampak nyata.
“Evaluasi AKIP bukan sekadar kegiatan rutin tahunan yang bersifat administratif. Ini merupakan instrumen penting untuk memastikan setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Denny menjelaskan, tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel terus meningkat. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah harus mampu menunjukkan kinerja yang terukur, tepat sasaran, serta memberikan hasil yang konkret.
Dalam konteks tersebut, evaluator internal AKIP memiliki peran penting sebagai agen perubahan yang mampu mendorong peningkatan kualitas kinerja organisasi secara berkelanjutan. Evaluator tidak hanya bertugas melakukan penilaian, tetapi juga memberikan rekomendasi perbaikan yang konstruktif guna mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
Melalui kegiatan bimtek ini, Denny berharap para evaluator internal dapat meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan, metodologi, instrumen, dan teknik evaluasi terbaru. Dengan demikian, proses evaluasi yang dilakukan dapat menghasilkan penilaian yang objektif dan rekomendasi yang tepat untuk perbaikan kinerja perangkat daerah.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, saya menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PAN-RB dan BPSDM Provinsi Kaltara yang telah mendukung peningkatan kapasitas evaluator internal melalui kegiatan ini,” katanya.
Denny juga mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kaltara untuk terus memperkuat sinergi dalam pelaksanaan evaluasi AKIP. Menurutnya, kolaborasi yang baik antar pemerintah daerah menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel dan berorientasi pada hasil.
“Melalui forum ini, saya berharap terbangun kesamaan persepsi, peningkatan kapasitas, serta penyamaan langkah dalam pelaksanaan evaluasi AKIP sehingga kualitas akuntabilitas kinerja di Kalimantan Utara terus meningkat dari tahun ke tahun,” pungkasnya.Dkisp_305_Adv
