LikeKaltara.com, BULUNGAN – Menjaga ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di wilayah perbatasan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran distribusi logistik serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara terus memperkuat sinergi lintas sektor agar penyaluran BBM subsidi, khususnya Biosolar dan Pertalite, tepat sasaran dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kaltara, H. Sapi’i, yang mewakili Gubernur Kaltara saat membuka Forum Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Badan Pengurus Daerah (BPD) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kaltara di Cafe D’Kafetaria, Selasa (28/7/2026).
Dalam sambutannya, H. Sapi’i menegaskan bahwa BBM memiliki peran strategis, tidak hanya untuk menunjang aktivitas masyarakat, tetapi juga sebagai penggerak sektor transportasi, logistik, dan berbagai kegiatan ekonomi produktif.
Menurutnya, sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan menjadi beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), ketersediaan BBM merupakan kebutuhan strategis yang harus dijaga bersama. Oleh karena itu, pemanfaatan BBM subsidi harus benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak serta sektor-sektor prioritas.
“Keberhasilan penyaluran BBM subsidi tidak dapat dilakukan sendiri. Diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Pertamina, pelaku usaha, organisasi profesi, hingga masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa distribusi BBM subsidi yang tidak tepat sasaran dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari meningkatnya biaya logistik, terganggunya distribusi barang, hingga kenaikan harga kebutuhan pokok. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat menurunkan daya saing dunia usaha dan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.
Karena itu, pengawasan yang lebih ketat, koordinasi yang berkelanjutan, serta komitmen bersama dalam menjaga tata kelola distribusi BBM subsidi perlu terus diperkuat agar manfaat subsidi benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
FGD tersebut menghadirkan narasumber dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kaltara, Biro Perekonomian Setdaprov Kaltara, PT Pertamina Patra Niaga, serta akademisi dari Universitas Kaltara. Kegiatan ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama terkait penataan dan pengawasan distribusi BBM subsidi jenis Biosolar di Provinsi Kalimantan Utara sebagai bentuk keseriusan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan distribusi energi yang transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan.Dkisp_342
