LikeKaltara.com, BULUNGAN – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), H. Denny Harianto menegaskan pentingnya media mengedepankan fakta dan etika jurnalistik di tengah derasnya arus informasi saat ini. Menurutnya, media memiliki peran strategis dalam membangun pemahaman publik sekaligus menjaga stabilitas informasi di daerah.
“Informasi sekarang sangat cepat menyebar. Karena itu kita harus hati-hati agar tidak menyampaikan berita yang belum terverifikasi,” ujar H. Denny saat menghadiri Coffee Morning bersama insan pers dan organisasi media di Gedung Gadis 2, Rabu (13/5/2026).
Kegiatan yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tersebut mengangkat tema “Sinergi Membangun Negeri, Media sebagai Mitra Strategis Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Informasi Daerah”. Turut hadir Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Kaltara, Iskandar serta Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Hukum Setdaprov Kaltara, Iswandi Ibrahimsyah.
Dari unsur organisasi pers, hadir perwakilan Persatuan Wartawan Indonesia, Serikat Media Siber Indonesia, Jaringan Media Siber Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia serta wartawan dari berbagai media di Kaltara.
Dalam kesempatan tersebut, H. Denny menegaskan Pemprov Kaltara berkomitmen terus memberikan akses informasi yang transparan kepada masyarakat serta memperkuat koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan media.
Ia berharap sinergi antara media dan Pemprov Kaltara terus berjalan baik, mengingat pembangunan daerah juga membutuhkan peran media dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat.
“Pemerintah Provinsi Kaltara terbuka terhadap kritik dan masukan yang konstruktif demi perbaikan pelayanan publik dan pembangunan daerah,” katanya.
Menurut Denny, ruang komunikasi antara pemerintah dan insan pers akan terus dibuka sebagai wadah berdiskusi bersama demi menjaga keterbukaan informasi publik.
Selain membahas peran media, Sekprov juga menyinggung tantangan fiskal yang dihadapi Pemprov Kaltara. Ia menyebut ketergantungan terhadap transfer pusat masih cukup besar sehingga daerah perlu memperkuat potensi ekonomi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pembangunan di Kaltara tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk media dan dunia usaha,” pungkasnya.Dkisp_210_Adv
