LikeKaltara.com, TARAKAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) terus memperkuat transformasi digital guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemerintah Digital se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026 yang resmi dibuka Kepala DKISP Kaltara, H. Iskandar, di SMA Negeri 1 Tarakan, Selasa (19/5/2026).
Dalam sambutannya, Iskandar menegaskan bahwa transformasi digital saat ini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan yang harus dijalankan seluruh instansi pemerintah.
“Transformasi digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penguatan transformasi digital sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital. Karena itu, seluruh instansi pemerintah dituntut memperkuat digitalisasi dokumen, integrasi data dan keterpaduan layanan digital nasional secara menyeluruh.
Menurutnya, kolaborasi dan sinergi antar pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan ekosistem pemerintahan digital yang terintegrasi di Kaltara.
Upaya bersama yang dilakukan selama ini pun mulai menunjukkan hasil positif. Indeks SPBE Provinsi Kaltara meningkat menjadi 3,87, Kabupaten Nunukan 3,49 dan Kabupaten Tana Tidung 3,25.
Capaian tersebut, lanjut Iskandar, menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan digital di tengah tantangan yang semakin kompleks.
“Tahun 2026 akan menjadi momentum penting dalam menghadapi evaluasi indeks pemerintahan digital yang tidak hanya menilai sistem dan aplikasi, tetapi juga integrasi layanan, tata kelola, keamanan informasi serta dampak nyata pelayanan digital kepada masyarakat,” katanya.
Melalui forum tersebut, Iskandar berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menyatukan langkah dalam menyusun solusi dan rencana aksi konkret guna meningkatkan indeks pemerintahan digital di seluruh wilayah Kaltara.
“Mari jadikan momentum ini sebagai langkah nyata memperkuat komitmen bersama mewujudkan Kaltara yang maju, adaptif dan berdaya saing melalui tata kelola pemerintahan digital yang handal, terintegrasi dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas,” pungkasnya.Dkisp_232_Adv
