LikeKaltara.com, JAKARTA – Pemerataan akses listrik di wilayah terpencil masih menjadi tantangan besar di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Hingga saat ini, sebanyak 123 desa di kawasan perbatasan Kaltara dilaporkan belum menikmati aliran listrik secara memadai.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, saat menghadiri Rapat Koordinasi Program Listrik Desa (Lisdes) Tahun 2026 di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin (25/5/2026).
Ingkong Ala mengatakan seluruh desa yang belum terlistriki berada di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia dengan akses geografis yang sulit dijangkau. Kondisi tersebut menjadi tantangan utama dalam percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di daerah.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi Kaltara menegaskan siap mendukung penuh pelaksanaan Program Listrik Desa agar masyarakat di wilayah terpencil dapat memperoleh akses energi yang setara dengan masyarakat perkotaan.
“Kami akan memprioritaskan proses perizinan dan penyediaan lahan agar seluruh desa di Kaltara bisa menikmati listrik seperti di wilayah perkotaan,” ujar Ingkong Ala.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, menjelaskan Program Lisdes masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari keterbatasan infrastruktur pendukung hingga kebutuhan lahan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal.
Ia menegaskan Program Lisdes merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) sehingga diharapkan menjadi prioritas lintas sektor, baik pemerintah pusat maupun daerah.
Menurutnya, pemerintah pusat tetap berkomitmen mempercepat pelaksanaan program tersebut dengan dukungan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) lebih dari Rp9 triliun serta target pembangunan mencapai 1.516 lokasi pada 2026.
“Hingga April 2026, realisasi pembangunan telah mencapai 1.403 lokasi atau sekitar 92,5 persen,” ungkap Tri Winarno.
Bagi Kaltara yang sebagian wilayahnya berada di kawasan perbatasan dan sulit dijangkau, Program Lisdes dinilai menjadi harapan besar untuk membuka akses layanan dasar sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai bentuk komitmen bersama, rapat koordinasi tersebut ditutup dengan penandatanganan naskah dukungan Program Listrik Desa oleh pemerintah pusat, PLN dan pemerintah daerah.Dkisp_255_Adv
