LikeKaltara.com, BULUNGAN – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), H. Denny Harianto, menegaskan pentingnya disiplin, etika, dan efisiensi kerja bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kaltara saat membuka Rapat Koordinasi “Coffee Morning Keluarga Besar Sekretariat Daerah Provinsi Kaltara” di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara, Senin (15/6/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan H. Sapi’i serta Asisten Bidang Administrasi Umum Taufik Hidayat.
Dalam arahannya, Denny mengingatkan seluruh ASN untuk senantiasa menjaga kedisiplinan, termasuk mengikuti apel pagi secara tertib serta menjaga kerapian sebagai bagian dari budaya kerja di lingkungan pemerintahan.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga etika, khususnya dalam penggunaan media sosial. Menurutnya, ASN harus bijak dalam bermedia sosial serta menggunakan atribut dan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap pelanggaran, kata dia, akan menjadi perhatian pimpinan.
Selain itu, Denny mengajak seluruh pegawai untuk memperkuat kebersamaan, kekompakan, dan semangat kerja sama guna mendukung pencapaian target organisasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Terkait efisiensi kerja, Sekprov meminta seluruh pegawai menjaga kebersihan, kerapian, dan keamanan ruang kerja. Ia menegaskan bahwa sebelum meninggalkan kantor, setiap pegawai wajib memastikan seluruh fasilitas dalam kondisi aman, termasuk mematikan peralatan listrik dan perangkat kerja lainnya yang tidak digunakan.
Ia juga mengingatkan pegawai yang bekerja lembur hingga melewati pukul 21.00 WITA agar melaporkan identitas diri kepada petugas Satpol PP yang bertugas sebagai bagian dari prosedur pengamanan kantor.
Dalam kesempatan tersebut, Denny turut menyinggung kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang dinilai telah memberikan dampak positif terhadap efisiensi penggunaan air dan listrik di lingkungan perkantoran. Meski demikian, ASN yang melaksanakan WFA tetap diwajibkan aktif, responsif, dan dapat dihubungi selama jam kerja.
Sekprov juga memaparkan kondisi fiskal daerah yang saat ini menuntut pengelolaan anggaran secara lebih efisien. Penyesuaian Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat serta meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, termasuk pembiayaan lebih dari 2.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama.
Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta melakukan berbagai langkah efisiensi, salah satunya dengan memaksimalkan pelaksanaan rapat secara daring untuk menekan biaya operasional.
Meski menghadapi berbagai tantangan fiskal, Pemerintah Provinsi Kaltara tetap mempertahankan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN tanpa pengurangan. Namun demikian, sistem pemberian TPP akan terus disempurnakan agar lebih tepat sasaran dan berbasis pada kinerja pegawai.
Denny juga menjelaskan bahwa karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah, pembayaran Gaji Ketiga Belas tahun ini tidak dapat memasukkan komponen TPP.
Menutup arahannya, Sekprov memperkenalkan sejumlah pejabat yang baru dilantik di lingkungan Setdaprov Kaltara. Ia berharap para pejabat tersebut dapat segera beradaptasi dan menjalankan tugas serta tanggung jawab yang diemban secara optimal demi mendukung kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.Dkisp_315_Adv
