LikeKaltara.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus mempercepat upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pembangunan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) di Tanjung Selor.
Sebagai tindak lanjut arahan Gubernur Kalimantan Utara, H. Zainal A. Paliwang, seluruh proses administrasi dan koordinasi pembangunan BPVP kini semakin dimatangkan bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Republik Indonesia.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara, H. Asnawi, melakukan audiensi di Gedung Vokasi Kemenaker RI, Jakarta, Senin (15/6/2026). Dalam pertemuan tersebut, Asnawi bertemu Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Andri Susila.
Pertemuan tersebut membahas percepatan operasional BPVP sekaligus pengembangan program pelatihan yang selaras dengan kebutuhan industri dan pasar kerja di Kalimantan Utara.
“Sesuai arahan Bapak Gubernur, Pemprov Kaltara berkomitmen mempercepat seluruh proses yang diperlukan agar pembangunan fasilitas pelatihan ini segera terealisasi dan dapat dimanfaatkan masyarakat,” ujar Asnawi.
Selain membahas percepatan pembangunan, diskusi juga difokuskan pada penyusunan program kejuruan yang relevan dengan kebutuhan tenaga kerja serta perkembangan sektor industri yang terus tumbuh di Kaltara.
Sebagai bagian dari penyelesaian administrasi pembangunan, Asnawi juga melakukan pertemuan dengan Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan BPVP Bulungan, Jagad Prayogo.
Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Kaltara menyerahkan Sertifikat Lahan BPVP kepada Kemenaker RI yang disertai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) lahan. Penyerahan sertifikat dan BAST tersebut menjadi bukti bahwa seluruh aspek legalitas lahan telah tuntas sehingga proses pembangunan fisik dapat dilaksanakan tanpa kendala administrasi.
Saat ini, pembangunan BPVP masih berada pada tahap perhitungan awal berupa penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan berbagai persiapan teknis lainnya. Untuk mendukung proses tersebut, Pemprov Kaltara juga telah menyerahkan dokumen Standar Satuan Harga (SSH) Pemprov Kaltara dan Pemerintah Kabupaten Bulungan kepada Kemenaker RI sebagai bahan penyusunan kebutuhan anggaran pembangunan.
Setelah dokumen RAB selesai disusun, Kemenaker RI menargetkan proses tender terbuka pembangunan BPVP akan dilaksanakan pada awal Juli 2026. Selanjutnya, pekerjaan fisik pembangunan dapat segera dimulai setelah penyedia jasa atau pelaksana pekerjaan ditetapkan melalui proses tender.
Dengan rampungnya proses penyerahan berbagai dokumen pendukung tersebut, pembangunan gedung BPVP di Tanjung Selor diharapkan berjalan sesuai jadwal dan menjadi sarana strategis untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja, produktivitas masyarakat, serta mendukung kebutuhan dunia usaha dan industri di Kalimantan Utara.Dkisp_317_Adv
