LikeKaltara.com, JAKARTA – Upaya memperkuat ekonomi kerakyatan di Kalimantan Utara (Kaltara) terus dilakukan. Salah satunya melalui pertemuan strategis antara Gubernur Kaltara, H. Zainal A. Paliwang, dengan Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia, Helvi Yuni Moraza, di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dan gagasan pengembangan sektor UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat di Bumi Benuanta.
Didampingi Anggota Komisi VII DPR RI Hj. Rahmawati, Gubernur Zainal memaparkan kondisi terkini UMKM di Kaltara yang saat ini mencapai 51.840 unit usaha dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 5,51 persen per tahun.
Meski menunjukkan perkembangan yang positif, sektor UMKM di Kaltara masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari daya saing produk yang belum optimal, keterbatasan akses pembiayaan dan pasar, hingga minimnya infrastruktur pendukung dan hilirisasi produk.
“Kami memetakan beberapa isu strategis yang perlu mendapat dukungan bersama agar UMKM Kaltara mampu berkembang lebih cepat,” ujar Gubernur Zainal.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Kaltara mengajukan dukungan anggaran kepada Kementerian UMKM RI untuk mendukung sembilan program prioritas, yaitu Sertifikasi Halal, Pelatihan Kewirausahaan, Business Matching dengan Perbankan dan Lembaga Keuangan, Bantuan Alat Produksi, Fasilitasi Pendamping UMKM, Pembangunan Plaza UMKM, Fasilitasi Promosi UMKM, Penguatan Rumah Kemasan, serta Fasilitasi Galeri Dekranasda.
Melalui program-program tersebut, Pemprov Kaltara menargetkan lahirnya UMKM yang lebih berdaya saing, mandiri, dan berkelanjutan. Berdasarkan proyeksi yang telah disusun, program ini berpotensi menghasilkan tambahan aktivitas ekonomi daerah hingga Rp102 miliar per tahun.
Selain itu, program tersebut ditargetkan mampu menciptakan 500 hingga 1.000 lapangan kerja baru, melahirkan 50 produk unggulan berorientasi ekspor, menghasilkan 240 sertifikasi halal baru, 200 kekayaan intelektual (KI) baru, serta mendorong 1.000 UMKM naik kelas dan 300 UMKM masuk ke pasar modern maupun digital.
Untuk mendukung realisasi program, Pemprov Kaltara juga telah menyiapkan berbagai komitmen, mulai dari regulasi pendukung, penyediaan data UMKM, kesiapan bangunan Rumah Kemasan, hingga penyediaan lahan strategis di kawasan Hutan Kota Bundahayati untuk pembangunan Plaza UMKM.
Menanggapi usulan tersebut, Wakil Menteri UMKM RI Helvi Yuni Moraza menyampaikan apresiasi dan respons positif terhadap sembilan program yang diajukan Pemprov Kaltara. Sebagai tindak lanjut, Kementerian UMKM berencana melakukan kunjungan kerja ke Kaltara pada Juli mendatang guna melihat langsung potensi dan kebutuhan pengembangan UMKM di daerah.
Pertemuan ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun fondasi ekonomi kerakyatan yang kokoh melalui penguatan sektor UMKM di Kalimantan Utara.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Zainal turut didampingi Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kaltara H. Sapi’i, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kaltara Edy Suharto, serta Kepala Dinas Pariwisata Kaltara, Njau Anau.Dkisp_320_Adv
