LikeKaltara.com, BULUNGAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) terus memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi kebocoran data. Perlindungan data Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun masyarakat menjadi prioritas utama dalam menjaga keamanan siber di lingkungan Pemprov Kaltara.
Kepala DKISP Kaltara, H. Iskandar, menegaskan bahwa setiap indikasi kebocoran data harus ditangani secara serius melalui langkah yang cepat, tepat, dan terkoordinasi.
“Kita harus serius dan memberikan perhatian penuh terhadap setiap indikasi kebocoran data. Perlindungan data, khususnya data ASN dan masyarakat Kaltara, adalah prioritas utama keamanan siber dan menjadi tanggung jawab kita bersama,” tegasnya Jumat (26/6/2026).
Sebagai langkah penanganan, DKISP Kaltara melalui pimpinan telah menyurati organisasi perangkat daerah (OPD) yang terdampak agar mengikuti rapat koordinasi bersama Tim Penanganan Insiden Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI.
Selain itu, DKISP Kaltara juga terus melakukan koordinasi secara intensif dengan Tim Penanganan Insiden BSSN RI serta Agen Siber Computer Security Incident Response Team (CSIRT) di setiap OPD. Koordinasi tersebut dilakukan untuk menerbitkan instruksi keamanan siber kepada seluruh ASN sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran terhadap pentingnya keamanan informasi (security awareness).
DKISP juga meminta OPD yang terdampak segera mengimbau seluruh pengguna sistem elektronik untuk mengganti kata sandi dengan password yang kuat, minimal 12 karakter yang terdiri atas kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol.
Tidak hanya kepada ASN, DKISP Kaltara juga mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap berbagai bentuk ancaman siber. Masyarakat diimbau untuk tidak sembarang mengklik tautan yang mencurigakan maupun mengunduh aplikasi dari sumber yang tidak resmi.
Selain itu, masyarakat diminta rutin mengganti password dengan kombinasi yang kuat serta segera mengaktifkan fitur Multi-Factor Authentication (MFA) apabila tersedia, sebagai lapisan perlindungan tambahan untuk menjaga keamanan akun dari berbagai potensi serangan siber.
Melalui langkah-langkah tersebut, Pemprov Kaltara berharap keamanan data pemerintah maupun masyarakat dapat terus terjaga, sekaligus meningkatkan budaya sadar keamanan informasi di era digital yang semakin berkembang.Dkisp_329
