LikeKaltara.com, NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan menggelar Forum Perangkat Daerah (FPD) di ruang pertemuan lantai V Kantor Bupati Nunukan, Kamis (26/03/2026). Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah untuk tahun 2027.
Dalam forum tersebut, dibahas Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan yang mencakup tiga agenda utama, yakni usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kewilayahan tahun 2026, usulan program yang berasal dari pokok pikiran (pokir) DPRD tahun 2026, serta pagu indikatif perangkat daerah tahun 2026.
Melalui Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang), pemerintah daerah mengajak seluruh komponen, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga para pemangku kepentingan, untuk bersama-sama merumuskan dan menyempurnakan program kerja. Fokusnya adalah menghasilkan rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang lebih spesifik lokasi serta sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah.
Seluruh kepala perangkat daerah, kepala bidang, hingga kepala sub bidang/seksi yang menangani penyusunan program diminta untuk memaparkan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2027. Forum ini dilaksanakan selama dua hari, 26 – 27 Maret 2026 dan dipimpin oleh para Asisten sesuai bidang masing-masing perangkat daerah.
Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, dalam arahannya menekankan pentingnya penajaman program pembangunan prioritas agar lebih efektif dalam menjawab permasalahan mendasar di daerah. Ia juga menegaskan bahwa forum ini harus mampu menginventarisasi hasil Musrenbang kecamatan, Musrenbang kewilayahan, serta pokir DPRD yang telah dilaksanakan sebelumnya.
Selain itu, Hermanus mengingatkan bahwa dinamika global saat ini turut memengaruhi kondisi dalam negeri, termasuk kebijakan fiskal negara. Oleh karena itu, ia meminta seluruh peserta forum untuk mempertimbangkan hal tersebut dalam menyusun perencanaan pembangunan ke depan.
“Program pembangunan harus benar-benar berdampak langsung kepada masyarakat. Evaluasi juga perlu dilakukan terhadap program yang tidak memberikan manfaat nyata,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Hermanus juga menyoroti pentingnya implementasi program “17 Arah Baru Menuju Perubahan” Pemerintah Kabupaten Nunukan agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, serta mendorong percepatan pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di daerah.
Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan yang juga menjabat sebagai Penjabat Sekretaris Daerah, Raden Iwan Kurniawan dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membahas sekaligus mengevaluasi program-program yang telah dirancang oleh perangkat daerah.
Ia menambahkan, hasil dari forum ini akan menjadi dasar dalam penyusunan laporan kinerja sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap program pemerintah pusat, yang ditargetkan paling lambat diserahkan pada 31 Maret 2026.
Melalui forum ini, diharapkan perencanaan pembangunan Kabupaten Nunukan ke depan semakin terarah, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.bri_87_Adv
