LikeKaltara.com, BULUNGAN – Sekretaris Provinsi (Sekprov Kalimantan Utara (Kaltara), H. Denny Harianto, menegaskan bahwa kebijakan Work From Anywhere (WFA) tidak boleh dijadikan alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan publik. Hal ini disampaikannya usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, Kamis (26/3/2026).
Dalam sidak tersebut, Denny mengaku kecewa setelah mendapati pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) tidak berjalan optimal. Saat tiba di lokasi, ia menemukan tidak adanya petugas yang berjaga di bagian pelayanan, bahkan sejumlah pejabat penting juga tidak berada di tempat.
Menurutnya, masih ada aparatur sipil negara (ASN) yang salah memahami penerapan WFA. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukanlah cuti, melainkan sistem kerja fleksibel yang tetap mengedepankan tanggung jawab terhadap pelayanan publik.
“Mereka dimanjakan dengan WFA, sehingga lupa bahwa ada kewajiban untuk tetap memberikan layanan secara optimal,” ujar Denny.
Ia menjelaskan, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) memang dikecualikan dari kebijakan WFA, terutama yang bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat seperti rumah sakit, sekolah, pelabuhan, dan sektor layanan esensial lainnya. Termasuk di dalamnya DPMTSP yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan perizinan.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan lemahnya disiplin ASN. Selain tidak adanya petugas di loket pelayanan, juga ditemukan pegawai yang datang terlambat. Bahkan, Kepala Dinas dan Sekretaris DPMTSP tidak berada di kantor saat jam kerja berlangsung tanpa menunjuk pelaksana harian.
“Pelayanan publik harus tetap berjalan optimal. Tidak boleh ada ruang kosong, apalagi sampai tidak ada petugas. Ini bukan hal sepele,” tegasnya.
Denny juga menyoroti peran strategis DPMTSP dalam mendorong investasi daerah. Ia mengingatkan bahwa buruknya pelayanan akan berdampak langsung terhadap kepercayaan investor.
“PTSP itu gerbangnya investasi. Investasi adalah darah pembangunan. Kalau gerbangnya bermasalah, bagaimana investasi bisa masuk?” ungkapnya.
Ia menambahkan, sidak ini merupakan bagian dari upaya Pemprov Kaltara untuk memastikan kinerja aparatur tetap maksimal, terutama setelah periode libur Idulfitri, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.bri_88
