LikeKaltara.com, BULUNGAN – Persoalan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Bulungan menjadi perhatian serius dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Kantor DPRD Kalimantan Utara, Senin (20/4/2026).
RDP tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muddain, serta dihadiri anggota DPRD Ruman Tumbo, Listiani, dan H. Ladullah. Turut hadir Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bulungan Tasa Gung, perwakilan Pertamina, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta Komunitas Gabungan Supir Bulungan (Gasbul).
Dalam pembahasan, DPRD Kaltara menilai salah satu akar persoalan antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) disebabkan lemahnya pengawasan distribusi BBM di lapangan. Kondisi ini dinilai membuka peluang terjadinya penyimpangan yang berdampak pada panjangnya antrean masyarakat.
DPRD mendorong penguatan sistem pengawasan di setiap SPBU sebagai langkah utama agar distribusi BBM dapat berjalan lebih tertib, tepat sasaran, serta meminimalisir potensi penyalahgunaan.
Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif pengelola SPBU, aparat pengawas, dan instansi terkait dalam memastikan penyaluran BBM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pengawasan yang lebih ketat dinilai sangat diperlukan guna mencegah praktik pengisian berulang, penyaluran tidak sesuai peruntukan, hingga potensi penyalahgunaan distribusi yang memperparah antrean.
Tak hanya itu, penataan sistem antrean di SPBU juga menjadi perhatian. DPRD mendorong penerapan sistem antrean yang lebih tertib dan terpantau, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih lancar dan merata.
Transparansi dalam distribusi BBM pun dianggap krusial agar proses pengawasan dapat dilakukan secara efektif serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan distribusi energi di daerah.bri_138_Adv
