LikeKaltara.com, NUNUKAN – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Provinsi Kalimantan Utara melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap sejumlah proyek pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tahun anggaran 2025 di Kabupaten Nunukan, pekan lalu.
Kegiatan monev tersebut dilaksanakan oleh anggota Pansus, Ruman Tumbo dan H. Ladullah, dengan didampingi Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Hasanuddin, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), PPK Bambang Hermanto, serta dihadiri pihak kontraktor, konsultan dan perwakilan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Wilayah Nunukan.
Dalam peninjauan tersebut, Pansus memfokuskan pada sejumlah sektor strategis, mulai dari infrastruktur jalan, pendidikan hingga fasilitas pelayanan publik. Beberapa proyek yang dimonitor antara lain pemeliharaan dan peningkatan jalan lingkar Pulau Nunukan, pembangunan coastal road, serta peningkatan jalan lingkungan di sejumlah titik di Pulau Nunukan.
Selain itu, Pansus juga meninjau pengadaan dan peralatan laboratorium IPA dan TIK di sejumlah SMA, pembangunan ruang kelas baru Sekolah Luar Biasa (SLB), hingga pembangunan gedung baru SMA Negeri 3 Nunukan. Tak hanya itu, pembangunan gedung kantor UPTD Badan Pendapatan Daerah Kelas A Wilayah Nunukan serta pekerjaan marka jalan oleh Dinas Perhubungan turut menjadi bagian dari monev.
Ruman Tumbo menegaskan bahwa kegiatan monev ini merupakan instrumen penting untuk memastikan setiap program yang telah dianggarkan benar-benar terealisasi dengan baik dan sesuai spesifikasi.
“Kami ingin memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan optimal, baik dari sisi kualitas maupun manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, H. Ladullah menyampaikan bahwa hasil monev di lapangan akan menjadi bahan penting dalam penyusunan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Gubernur Kalimantan Utara.
“Setiap temuan di lapangan akan kami cermati sebagai bahan masukan agar ke depan pelaksanaan program semakin baik,” katanya.
Melalui kegiatan ini, DPRD Kalimantan Utara berharap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Nunukan dapat berjalan lebih efektif, transparan dan akuntabel, serta mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan.bri_134_Adv
