LikeKaltara.com, BULUNGAN – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Provinsi Kalimantan Utara, yakni Alimuddin, H. Hamka, dan Herman, melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap sejumlah proyek pembangunan tahun anggaran 2025 di wilayah Kabupaten Bulungan.
Kegiatan monitoring diawali dengan peninjauan pembangunan jalan di kawasan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kualitas pekerjaan serta progres pembangunan infrastruktur penunjang aktivitas kelembagaan berjalan sesuai dengan perencanaan.
Selanjutnya, rombongan meninjau kegiatan pematangan lahan untuk pembangunan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja serta Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Provinsi Kalimantan Utara. Dalam kesempatan tersebut, anggota Pansus menekankan pentingnya kesiapan lahan sebagai tahap awal keberlanjutan pembangunan fisik, sekaligus mendorong penguatan sektor ekonomi daerah melalui peningkatan fasilitas pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
Peninjauan juga dilakukan pada kegiatan pengadaan meubelair di gedung Diklat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Utara. Fokus pengawasan diarahkan pada kesesuaian spesifikasi barang serta kelengkapan sarana guna menunjang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur.
Tidak hanya itu, Pansus turut meninjau kegiatan pematangan lahan dan pemancangan kantor BPSDM. Proyek ini dinilai strategis dalam upaya meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah.
Setelah rangkaian peninjauan lapangan, anggota Pansus menggelar pertemuan di Kantor DPRD Kalimantan Utara untuk membahas kelengkapan berkas pendukung dari seluruh kegiatan yang telah dimonitoring. Dokumen tersebut akan menjadi bahan analisis dalam penyusunan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Gubernur.
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, Pansus LKPJ menegaskan komitmennya dalam memastikan setiap program dan kegiatan pemerintah daerah berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di masa mendatang.bri_125_Adv
